Menilai Penerimaan Sosial Pembangunan: Apa Bedanya SLO dan SLA?

Memahami Konsep Dasar Penerimaan Sosial

Social Acceptance atau yang dikenal dengan bahasa penerimaan sosial merupakan sebuah persetujuan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah berdasarkan tingkat kepercayaan, legitimasi dan persetujuan. Konsep ini dikemukakan oleh Thomson dan Boutilier (2011) sebagai bentuk cerminan hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat yang dibangun atas landasan kepercayaan, legitimasi dan kredibilitas. Jika Perusahaan tidak memiliki penerimaan sosial dari masyarakat maka akan berdampak pada risiko sosial yang timbul atau gejolak penolakan secara signifikan.

Apa itu Social Lisense to Operate dan Social License Analysis ?

• Social Lisense to Operate

Merupakan sebuah persetujuan informal yang diberikan oleh kelompok atau komunitas dan para pemangku kepentingan terhadap keberadaan dan aktivitas suatu organisasi atau proyek tertentu yang melibatkan masyarakat. Social license diartikan sebagai bentuk izin non formal yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk legitimasi, kepercayaan dan kredibilitas antara kedua belah pihak. Dalam  konteks Tanggung Jawab Sosial, social license memiliki keterkaitan antara perusahaan dan masyarakat sebagai penerima dampak program Menurut pengertian Boutilier (2014) A social license to operate exists when a project has ongoing approval within the local community and other stakeholders, ongoing approval or broad social acceptance. Sederhananya, SLO adalah hasil dari hubungan sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat terhadap keberadaan operasi perusahaan.

• Social License Analysis

Merupakan sebuah metode atau pendekatan yang digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi atau mengukur seberapa kuat dan berpengaruh Social License to Operate yang sedang berjalan atau yang sedang dibangun. Cara kerja dari SLA sendiri adalah mengukur menilai dan memetakan penerimaan sosial pada suatu proyek atau organisasi dan melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang muncul dan memberikan pengaruh terhadap dukungan dan penolakan masyarakat. Dalam SLA, hal-hal yang dapat diukur antara lain berupa analisis sentimen masyarakat dan stakeholder dalam melihat persepsi dan opini perusahaan serta analisis pemangku kepentingan dan ruang sosial yang mencakup siapa saja yang memberikan pengaruh sosial, bagaimana penilaian masyarakat, dan cara berinteraksi masyarakat terhadap aktivitas proyek. Singkatnya, SLA digunakan untuk membantu perusahaan mengelola risiko sosial secara sistematis dan mampu meningkatkan efektivitas program CSR. Social licence analysis provides a structured way to understand community perceptions, concerns and expectations towards development projects (Dare et al., 2014)

Bagaimana Mengukur Konsep Penerimaan Sosial ?

Tingkat penerimaan sosial masyarakat dapat diukur secara kuantitatif menggunakan Social License Index (SLI) yang mencakup indikator-indikator spesifik antara lain, legitimasi (ekonomi, sosial-politik, interaksional dan institusional), kepercayaan, dukungan masyarakat melalui survei, wawancara, kuesioner dan focus group discussion yang diisikan oleh masyarakat sebagai responden penelitian (Dharmawan & Nurhadi, 2017). Dalam penelitiannya dijelaskan pendekatan sosial berbasis komunitas yang menghasilkan evaluasi program CSR, penilaian keberhasilan pemberdayaan masyarakat, pengukuran risiko sosial perusahaan dan audit sosial dan ESG. Pendekatan kuantitatif melalui indeks sosial diperlukan agar perusahaan dapat memantau dinamika penerimaan sosial secara periodik dan terukur (Nurhadi, 2021)

Seberapa Besar Peran SLO dan SLA dalam Praktik CSR ?

Keterkaitan peran SLO dan SLA dalam pelaksanaan program CSR perusahaan dinilai sangat prospektif sebagai landasan dalam merancang program, membangun tingkat partisipasi dan dampak keberlanjutan. Saat ini, konteks CSR telah menggeser paradigma filantropi dan berkembang sebagai strategi membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Dengan memperoleh penerimaan dari masyarakat, program CSR mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengurangi potensi konflik sosial, meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi sosial Perusahaan. Menurut Vanclay (2012) Achieving a social license to operate should be a core objective of corporate social responsibility strategies.

Pada akhirnya, keberhasilan program CSR tidak sebatas diukur dari seberapa besar bantuan yang diberikan oleh Perusahaan, melainkan dapat diukur dari seberapa besar manfaat yang mampu dirasakan oleh masyarakat. Melalui penerapan Social License to Operate (SLO) dan Social License Analysis (SLA) tidak sebatas menjadi konsep pendukung semata, melainkan menjadi pondasi strategis dalam pelaksanaan CSR secara berkelanjutan melalui pemahaman dan pengukuran dalam penerimaan sosial masyarakat secara sistematis, membangun hubungan harmonis, menjaga kepercayaan yang seluruhnya berorientasi pada masyarakat.

Referensi

Boutilier, R. G. (2017). A measure of the social license to operate for infrastructure and extractive projects. Available at SSRN 3204005.

Dare, M., Schirmer, J., & Vanclay, F. (2014). Community engagement and social licence to operate. Impact assessment and project appraisal, 32(3), 188-197.

Dharmawan, F., & Nurhadi, N. (2017). Social Licence Index: Studi Tentang Penerimaan Sosial Masyarakat Terhadap PT Sinar Tambang Arthalestari Ajibarang.

Nurhadi. (2021). Social license index: Pengukuran keberterimaan sosial perusahaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Yogyakarta: Deepublish.

Thomson, I., & Boutilier, R. G. (2011). Social license to operate. SME mining engineering handbook, 1, 1779-1796.