Penulis: Kristianto

Frasa Pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, pembangunan masyarakat, dan hal-hal yang terafiliasi dengannya tentu sudah tidak asing berseliweran hilir mudik di telinga kita. Bahkan di antara kita ada yang memang sudah mempelajari ataupun malah menjadi subjek dan objek dalam wujud aslinya. Ketiganya, jika kita ingin membandingkan dan mendebatkan, tentu akan menemukan perbedaannya mulai dari konsep hingga proses perwujudannya.

Tapi, dalam hal ini, kita tidak akan mengulik perbedaanya, kita akan membahas sebuah konsep dasar, yang kita kenal sebagai pemberdayaan masyarakat atau jika dalam bahasa lebih umum dikenal dengan community development.

A. Konsep pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ada yang mendefinisikannya sebagai pendekatan holistik yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia, inklusi, keadilan sosial, penentuan nasib sendiri dan tindakan kolektif (Kenny & Connors, 2017). Lebih lanjut, sebuah proses pemberdayaan tidak hanya menghasilkan output yang lebih baik seperti infrastruktur maupun pendapatan, tetapi juga menjadikan masyarakat yang lebih mampu mengelola perubahan.

Oleh karena itu, pemahaman paling singkat mengenai pemberdayaan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Marie Kennedy (1997), adalah bagaimana kita menggabungkan pembangunan fisik/material dengan pembangunan manusia. Sebuah hal tidak bisa dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat apabila hanya sebatas kegiatan konsultasi, pelatihan, atau pemberian bantuan sekali waktu. Semua hal tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat, namun jika berdiri sendiri dan parsial, hal-hal tersebut bukanlah pemberdayaan masyarakat.

B. Prinsip pemberdayaan masyarakat

Sebagai sebuah konsep yang kemudian dioperasionalkan secara teknis, pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa prinsip sebagai pedoman bagi siapa saja yang hendak menjalankan dan mengimplementasikannya.

• Partisipasi masyarakat

Setiap individu dalam masyarakat merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari perkembangan dan proses pengambilan keputusan. Sehingga pemberdayaan masyarakat bekerja berdasarkan prinsip bahwa setiap orang dalam komunitas harus mengambil bagian dan berpartisipasi dalam proyek pemberdayaan. Baik itu perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi semua harus terlibat untuk memberikan kontribusi.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan menjadi penting agar program dijalankan secara buttom up dan sesuai dengan kebutuhan. Sebab, salah satu tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana kita melakukan penyelesaian masalah yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan.

• Empowerment

Salah satu prinsip dasar pada proses pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana kita memberikan kekuatan/power kepada masyarakat melalui berbagai strategi yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Muara dari strategi penguatan yang dijalankan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya tawar, menciptakan kemampuan kolektif, serta mampu berpikir untuk mengembangkan komunitasnya secara mandiri.

• Learning & Co-Learning

Pemberdayaan masyarakat bekerja berdasarkan prinsip bahwa masyarakat didorong untuk secara aktif mempelajari keterampilan dan memperoleh pengetahuan baru. Ketika anggota masyarakat memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup secara pesonal dan komunitas melalui pembelajaran timbal balik yang dilakukan antar anggota masyarakat.

• Networking & Collaboration

Proses pemberdayaan masyarakat tidak dapat dijalankan oleh satu pihak. Olah karena itu diperlukan keterlibatan pihak lain dalam sebuah jaringan/ekosistem pemberdayaan. Sebuah pemberdayaan masyarakat dalam komunitas petani kopi misalnya, proses yang dilakukan perlu melibatkan ekspertis dalam urusan teknis penanaman hingga membangun jejaring tata niaga kopi.

Membangun jaringan kerja sama dan kolaborasi bertujuan untuk mencari jembatan atas kendala terbatasnya kemampuan dan mengintegrasikan beragam perspektif. Sehingga, permasalahan yang dialami masyarakat dapat dicari alternatif solusi yang terbaik dan kompehensif.

• Advokasi

Sebuah proses pemberdayaan seringkali berkaitan dengan kelompok marjinal. Advokasi komunitas mengacu pada pemberian dukungan kepada kelompok masyarakat dan memungkinkan mereka menjadi warga yang lebih aktif. Melalui advokasi, masyarakat akan memahami hak-hak dan kemampuan mereka. Hal tersebut akan memungkinkan anggota masyarakat untuk mendapatkan perhatian dari pihak lain (termasuk pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya) dan membuat suara mereka didengar di depan umum.

• Inklusivitas & Kesetaraan

No one left behind. Memberi makna bahwa tidak boleh ada yang dipinggirkan dalam sebuah upaya transformasi menuju arah pembangunan yang lebih baik, termasuk pada sebuah proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan perlu mendengarkan setiap suara dengan setara, serta mengangkat martabat komunitas marjinal yang sebelumnya terpinggirkan.

• Keberlanjutan

Salah satu tantangan terbesar dalam pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana memastikan bahwa program yang dijalankan tidak berhenti di tengah jalan atau bahkan di awal program. Oleh karena itu, prinsip keberjalnjutan menjadi penting untuk diterapkan. Keberlanjutan dalam pemberdayaan dapat dimaknai dalam dua hal. Pertama, program yang dijalankan harus memikirkan proses regenerasi agar dapat terus berjalan. Kedua, program harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan berorientasi pada masa depan.

C. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Uraian konsep dan prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut, pada akhirnya membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Melalui strategi yang dilakukan berdasar prinsip-prinsip pemberdayaan, sebuah program dijalankan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan pada kelompok masyarakat agar mampu keluar dari kemiskinan, alienasi sosial, ketimpangan, ketidakberdayaan, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi sarana bagi pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menciptakan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam pembangunan, peningkatak ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan tanpa terkecuali. Seperti pada prinsip no onle left behind dalam Sustainable Development Goals (SDG’s), upaya pemberdayaan masyarakat tidak serta merta menjadi monopoli tugas sektor publik, melainkan juga dipangku oleh lintas sektoral mulai dari swasta, media massa, kaum cerdik pandai, bahkan juga masyarakat itu sendiri.

Referensi

Kenny, S., & Connors, P (2017). Developing communities for the future. South Melborne, Victoria: Cengage Learning.

Cavaye, J. (2006). Understanding Community Development. Cavaye Community Development, 1-19.

CED Michigan State University. (n.d.). Principles of Community Development. Retrieved from Center for Community and Economic Development: https://ced.msu.edu/about-cced/principles-of-community-development

Future Generation University. (2022, October 11). Equity & Engagement. Retrieved from Community Development: https://www.future.edu/2022/10/community-development/#:~:text=Community%20development%20involves%20the%20principles,%2C%20participative%20democracy%2C%20and%20equality

Kennedy, M. (1997). Transformative Community Planning: Empowerment through Community Development. Kennedy, M. (1997). Transformative Community Planning: Empowerment through Community Development. NEW SOLUTIONS: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy, 6(4), 93–100.